jurnal otonomi daerah pdf. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya melainkan juga memperbaiki nasibnya sendiri. jurnal otonomi daerah pdf

Salah satu caraotonomi daerah ini pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang sangat berarti pembangunan dan pengembangan daerah. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan. Dalam bahasa Inggris, otonomi berasal dari kata “autonomy”, dimana “auto” berarti sendiri dan “nomy” sama artinya dengan “nomos” yang berarti aturan atau Undang-undang. , MS. Upaya penguatan otonomi daerah dan “otonomi Desa” menjadi bagian dari cita-cita itu, sekaligus hendak membangun imajinasi Indonesia yang kuat dan sempurna, yang melampui sentralisme dan lokalisme. 3. Kabupaten dan Kota sepenuhnya menggunakan asas desentralisasi atau otonom. Pembangunan sektor kesehatan dipandang cukup strategis dalam mewujudkan kualitas sumberdaya manusia. A. 1 Edisi 4 November 2018 415 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; (2) Negara mengakui dan menghormati. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. Begitu pula dalam UU No. UU otonomi daerah, yang terkandung maksud untuk memperkokoh keutuhan kebangsaan sebagai negara yang berbhineka tapi tetap satu dalam kedaulatan memperjuangkan hak-hak rakyatnya, demi pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang utuh secara berkelanjutan. Efektifitas perlindungan konsumen di era otonomi daerah. 3 VOL. Buku Ajar & Panduan Praktikum. Baik dekonsentrasi maupun otonomi sama-sama bersifat administratiefrechttelijk, bukan staatsrechttelijk. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Buku ajar ini memberikan pemahaman dan perkembangan penerapan kebijakan otonomi daerah yang mampu mengakomodasikan isu-isu terkini, seperti pelayanan publik, kesejahteraan, good. Jadi “autonomy” adalah mengatur diri sendiri. Pemberian otonomi luas luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnyaNuryasman MN: Menggali dan Mengembangkan Potensi Daerah Dalam Perwujudan. Bila ditinjau secara seksama, akan kelihatan bahwa isi dan luas otonomi itu akan sangat terbatas. Hubungan. Namun tidak dapat dipungkiribahwa dalam pelaksanaanya memberikan dampak baik yangOTONOMI DAERAH . Salah satu tujuan. 01 PEBRUARI 2011 547 PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DALAM OTONOMI DAERAH (Kajian Pelimpahan Kewenangan Delegatif Bupati Kepada Camat di Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah) Oleh : Moh. Buku Otonomi dan Pembangunan Daerah (OPD) ini terdiri dari 4 bagian yang terurai menjadi 17 Bab. 11150450000012. Namun. PDF - 0 times Refbacks. Ferizaldi, SE. Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah… Fatkhul Muin 72 keputusan pada tingkat lokal, maupun pada tahap pelaksanaan dari berbagai keputusan tersebut. Jurnal Keuda Vol. 1 MART 2017: 1 13 Terkait dengan pembentukan daerah otonom baru sebagai bagian dari penataan daerah, Tarigan (2007:54) menyatakan bahwa. Pembagian daerah akan berkaitan dengan geografi dan potensi di wilayahnya masing-masing yang tidak berimbang. Abstract. Rosdiana Putri Hasan. Jika otonomi desa lahir, tumbuh. Selain itu, jurnal otonomi daerah PDF juga dapat membantu kita dalam menemukan topik-topik penelitian yang menarik dan relevan dengan bidang yang kita pelajari. Riwayat Jurnal. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pejabat tersebut bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Se-dang Bagian III dan IV masing-masingadalah urusan Pusat di daerah. 2 | 2 0 2 0 Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia Lintang Prabowo1, M Tenku Rafli2, 1 Lembaga Bantuan Hukum, Lampung - lintangg@gmail. ac. Otonomi Daerah 1. N. Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Desa, maka hal itu akan menjadi pilar penting Otonomi Daerah, keberhasilan Otonomi Daerah sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya Otonomi Desa. 1 Edisi 4 Nov 2018 ISSN 2621 – 2781 Online Administrative Law & Governance Journal. ” Makalah dalam Seminar Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Baru: Beberapa Masukan Kritis untuk Pembahasan RUU Otonomi Daerah dan Proses Transisi Implementasinya yang diselenggarakan ASPRODIA-UI, Jakarta, 27. 1 Tahun 1945, diawal kita merdeka hingga era reformasi. Kambo, G. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dan pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Masyarakat menaruh harapan yang besar pada otonomi daerah untuk membawa perubahan dalam sistem negara. Dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) tersebut di atas, menentapkan yaitu: “Pemerintah Pusat memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam rangka. 3 Kerjasama Daerah 43 4. 8 Gejala “Putra Daerah” ini seolah-olah mendapatkan justifikasi dan dukungan dengan diberiknya kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar oleh pusat ke daerah melalui UU Otonomi Daerah No. Pengertian Pemerintahan Daerah Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas. kemandirian daerah setelah adanya otonomi daerah. Keberadaan otonomi daerah secara khusus diatur dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah untuk mencapai cita-cita negara yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH 43 * Muhamad Jafar AW PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH Oleh : Muhamad Jafar AW. Review Jurnal. 2. Desentralisasi merupakan penyerahan sebagian kewenangan dari pusat ke daerahBuku Otonomi dan Pembangunan Daerah (OPD) ini terdiri dari 4 bagian yang terurai menjadi 17 Bab. Nasroen mengartikan otonomi daerah sebagai otonomi dalam negara yang tidak boleh memecah belah negara kesatuan, beliau mengatakan :27 Janganlah dibatasi dengan sebara limitatieve opsomming, tetapi batasnya akan ditentukan oleh keadaan yang nyata dari daerah otonom yang. 2 No. 1. Jurnal KAPemda. References. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya melainkan juga memperbaiki nasibnya sendiri. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah dapat dihapus atau digabung dengan daerah lain, dan daerah otonom dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah jika dipandang sesuai denganOtonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat. Sanjaya, N. Etnisitas dalam Otonomi Daerah. Sementara, masyarakat (society) cenderung diposisikan hanya sebagai objek dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal. Seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah dan diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, pada pasal II ayat 2 dinyatakan bahwa; "Biclang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum. Melalul penguasaanstrukturkekuasaan politikdan finansial pusat menjadi kuat atas daerah. Abdillah, Masykuri. Otonomi Pendidikan sebagai Sebuah Keniscayaan 1. M Desain Cover. daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. beban bagi daerah, 4. Fax: (0274) 387646. Berikut ini pengertian otonomi daerah menurut para ahli (syamsuddin Haris, 2007:12-13) adalah sebagai. Se-dang Bagian III dan IV masing-masingdari daerah otonom, yang mencakup jumlah dan kualitasnya; ketiga, dimensi sistem, yang bersifat sangat dinamis, terdiri dari. OLEH: SYAHRUL MAULANA. Jurnal PamongPraja, Vol. Menurut kami penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam tersebut dimulai dari adanya nilai demokratis yang didalamnya memuat semangat keadilan dan program yang. Effendi, Bachtiar. Konteks tulisan ini, Daerah Otonom dicirikan dengan dua model kebijakan publik (Dasril, 2017), yaitu kebijakan publik pemerintah pusat dan kebijakan publik pemerintah. ¹üŠá• £ø~«[ " ã¯*n. Kebijakan penganggaran daerah di masa pandemi covid-19 (Study kasus pada pemerintah daerah Provinsi Banten). Salah satu daerahJournal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) dengan nomor terdaftar E-ISSN 2460-1977 (Online) Program Studi Pemerintah, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. NIM. Memang tidak disangkal lagi, bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Jurnal SAS DOSA ol 19 No. UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah 2. bagaimana otonomi daerah berimplikasi pada bidang politik, ekonomi, social budaya, dan hukum 7. pp. Sehingga, pengertian otonomi "sebanyak-banyaknya" pada dasarnya sama dengan "otonomi seluas-luasnya". Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 287–296. Pengertian Berbicara tentang otonomi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyatakan: 1. 6. Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. Jurnal Academia Praja Volume 3 Nomor 2. Yogyakarta: PT. Makna otonomi dalam suatu Negara kesatuan sebagai wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri tidak dapat dipahami secara sempit. Pilihan otonomi daerah di Indonesia dan bukan sistem negara federal pada politik desentralisasi pada era reformasi 1998, memberikan makna bahwa otonomi daerah sebenarnya lebih pada sejauh Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan, yang telah melaksanakan kajian berupa telaahan isu-isu strategis di bidang Desen-tralisasi dan Otonomi Daerah. otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut lebih kreatif dan inisiatif dalam menggali dan memanfaatkan segenap potensi daerah untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. Pematangan bagi politisi lokal. “Negara mengakui danJurnal Hukum & Pembangunan Volume 48 Number 4 Article 10 12-30-2018 PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DIBIDANG. Smith. A. D. 3 No. 1, Juni 2022 Desentralisasi dan Keistimewaan Praktik Otonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ro’is Alfauzi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: roisa947@gmail. Arti Penting Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik Di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton. “Pergeseran paradigma otonomi daerah dalam rangka refprmasi administrasi publik di Indonesia. , MH Dosen pada: Jurusan: Politik dan Kewarganegaraan Fakultas: Ilmu Sosial UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2015 i KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar “Otonomi Daerah” ini. View. Penerapan/Implementasi Wawasan Nusantara dan Otonomi Daerah 24 O. Pengertian Otonomi Daerah Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penulisan ini bertujuan untuk meninjau penerapan desentralisasi dan otonomi dalam proses pemerintahan dengan Undang-Undang No. Pengaturan penyelenggaraan otonom daerah tertuang dalam Undang-undang No. b. APARATUR PEMERINTAH DAERAH Eko Budi Sulistio Abstrak Otonomi daerah di Indonesia digulirkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat daerah, setelah sekian lama dipinggirkan oleh Pemerintah Otoriter Orde Baru. 2. Implementasi otonomi daerah di Indone sia berkaitan erat dengan kewujudan mempertahankan NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wrihatnolo, Randy R. Pematangan bagi politisi lokal. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang. Sementara, masyarakat (society) cenderung diposisikan hanya sebagai objek dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. (2011). Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183. Urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang kesehatan yang. pdf. A. b. Kalaupun kebijakan otonomi daerah diterapkan, kehadirannya lebih dalam bentuk ‘otonomi pemerintah daerah’, atau, ‘otonomi pejabat daerah’. Abstrak Desentralisasi dan otonomi daerah setelah 16 tahun diimplementasikan ternyata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam kaitannya dengan tata pemerintahan yang baik lokal, daya saing ekonomi lokal, kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat setempat. ac. 2010 . titik berat otonomi daerah pada daerah Kabupaten/Kota sedangkan pada tingkat provinsi dianutnya juga desentralisasi danpenyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Landasan Teori Otonomi Daerah Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomKata Kunci: Otonomi Daerah; Dana Pembangunan; Kewenangan; Pendapatan Asli Daerah (PAD). 20473/mi. Otonomi diberikan kepada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara proporsional kepada pemerintahan daerah artinya pelimpahan kewenangan akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Jurnal Siasat. Namun terlepas dari. ” Makalah dalam Seminar Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Baru: Beberapa Masukan Kritis untuk Pembahasan RUU Otonomi Daerah dan Proses Transisi Implementasinya yang diselenggarakan ASPRODIA-UI, Jakarta, 27 Maret 2000. Daerah yang bersangkutan tidak dapat melakukan. 1. instrumen Subsidi Daerah Otonomi (SDO) dan bantuan pembangunan (INPRES), menjadi sistem money follow function melalui perimbangan keuangan. Menurut Tjahya Supriatna (2012) bahwa Pembaharuan birokrasi pemerintahan daerah dalam penguatan otonomi daerah relevan dengan argumentasi :Suparmoko (2002) otonomi daerah didefinisikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. 2, hal. PDF. Jadi dapat diartikan bahwa otonomi daerah adalah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Abdullah, Penataan Hukum Organisasi Perangkat Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Disertasi, PPs Universitas Hasanuddin,. Text (JURNAL DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM OTONOMI DAERAH) DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM OTONOMI DAERAH. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan kenekaragaman daerah. Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia. Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 2), pp. pdf Download (381kB) Text Turnitin Kebijakan. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia dengan strategi pemekaran wilayah merupakan fenomena pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota, diharapkan mampu Tabel 1. Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan sebagai berikut : a. VOLUME 2 NO 3 | JUNI 2017. Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, h. Sistem Penerbitan. DAERAH: SUDUT PANDANG APARATUR DAN MASYARAKAT DI ERA OTONOMI DAERAH Suryo Pratolo E-mail : Suryopratolo@gmail. Kesimpulan skripsi ini, pada dasarnya adalah tentang perkembangan peraturan tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang di analisis dari perbandingan peraturan yang mengaturnya pada. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Volume 13, Nomor 2 Juni 2005, hlm. JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 20 | V o l . 11, No. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan. 1. Perbedaan otonomi khusus dengan daerah khusus bukan hanya dari sisi struktur pemerintah daerah, melainkan juga meliputi. Seiring dengan kebijakan tersebut maka sangatlah tepat jika pendidikan. 434238 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. Menurut UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. PDF | On Oct 1, 2015, Natal Kristiono published Diktat Otonomi Daerah | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate. BUKU AJAR OTONOMI DAERAH Oleh: Natal Kristiono, S. Dasar Hukum dan Landasan Teori Otonomi Daerah 1 . Dalam bahasa Inggris, otonomi berasal dari kata “autonomy”, dimana “auto” berarti sendiri dan “nomy” sama artinya dengan “nomos” yang berarti aturan atau Undang-undang. Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah Rizki Mulyaningsih Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia Jln. dengan hakikat otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan. Otonomi daerah diperlukan untuk menambah partisipasi warga Negara dan memudahkan tukar menukar informasi mengenai kebutuhan daerah 9. Kesiapan sumber daya pun harus diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintahParadigma baru pembangunan ekonomi daerah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang tadinya sentralistik menjadi desentralistik. File PDF yang Anda pilih harus dimuat di sini jika perambah web mempunyai. tugas ppkn 1des. Kurniawan, D. daerah otonomi daerah ditujukan untuk : 1. 2, Mei 2009, hal. 5. 7. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni: a. 1 - Maret 2022 29-41 A. Tinjauan yuridis dan tulisan pakar hukum, keterangan ahli, laporan penelitian, skripsi, dan tesis. (1978) . (Diunduh 12 Desember 2016)(Wibawa, 2005). id. Selain dampak positif yang diharapkan di atas, implementasi otonomi daerah – termasuk otonomi khusus – memiliki dampak negatif, antara lain munculnya „raja-raja kecil‟ (Romli, 2007). Pd. " Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, vol. Smith. 2, Vol. sistem otonomi daerah pada era - era sebelumnya terdapat juga beberapa faktor lain yang memperngaruhi penerapan sistem otonomi daerah itu sendiri. 2, April 2016 : 206-215 ISSN 2337-4314 206 OTONOMI DAERAH : MASALAH DAN PENYELESAIANNYA DI INDONESIA Faisal Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe Akmal Huda Nasution. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. Daerah-Daerah itu bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat Daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah, Universitas Atma Jaya: Yogyakarta. 6 bentuk-bentuk dari desentralisasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu desentralisasi melalui dekonsentrasi (decentralization by deconcentration), desentralisasi melalui pendelegasian (decentralization by delegation), dan desentralisasi melalui devolusi (decentralization by devolution).